Wali Kota Medan

Wali Kota Medan Rahudman Harahap menjamin seluruh warga miskin di kota ini mendapat jaminan kesehatan,termasuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS). ”Jangan sampai ada penduduk miskin yang tidak terdaftar di JPKMS,”tegasnya didampingi Wakilnya Dzulmi Eldin di Dinas Kesehatan Kota Medan, kemarin. Kalaupun ada warga miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan JPKMS, dia memperkirakan jumlahnya hanya 1%, akibat kesalahan data. Penegasan Rahudman didasarkan pada data warga miskin yang di-cover JPKMS lebih dari 700.000 jiwa. Jumlah itu belum ditambah kuota Jamkesmas yang mencapai 412.000 jiwa.Melalui kedua jaminan kesehatan itu, seharusnya semua warga miskin sudah terdata dan terakomodir. “Kalau hanya 1% eror, masih wajar.

Namun telah disosialisasikan ke semua aparatur lingkungan, seperti kepling, lurah, dan camat agar pendataan itu tepat sasaran, harus benar-benar layak dikatakan miskin. Harapan kami seperti itu. Kami tidak mungkin mendampingi satu-satu, karena pendataannya kepling yang tahu,”ucapnya. Dia juga memerintahkan Dinas Kesehatan Medan harus dapat bersinergis degan kecamatan terkait data warga miskin ini. Rahudman tak menampik masih ada kepala lingkungan yang mengutamakan orang-orang terdekatnya masuk dalam data penerima bantuan, termasuk kepesertaan JPKMS. Namun dia menegaskan, bila praktik mengutamakan keluarga atau orang-orang terdekat (KKN) –padahal sebenarnya mereka tidak berhak—, orang nomor satu di Pemko Medan ini menyatakan tak segan-segan memberi sanksi pencopotan dari jabatannya.

Secara terpisah,Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi menyatakan pihaknya sedang memverifikasi kepesertaan JPKMS. ”Masih tahap verifikasi, kuota yang sekarang ini jauh lebih besar dari perkiraan masyarakat miskin yang ada. Artinya, jangan sampai ada lagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan JPMKS, tapi jangan juga berlomba- lomba mau masuk. Kami harapkan pengerjaan pendataannya benar,”katanya. Dia berharap, datanya telah selesai pekan ini. Dengan begitu kartu JPMKS kemungkinan akan didistribusikan bulan depan.“Tidak molor, minggu ini semuanya sudah selesai dan kami harapkan sudahmasuk dan selesai,”ucapnya.

Dia pun tak menampik kalau masih ada kepala lingkungan yang bermain dalam pendataan. Hal itu menurut dia, akibat kurangnya pengawasan dari tingkat kelurahan dan kecamatan.“Meski kepling yang mengetahui kondisi warga,tapi pendataan ini tak lepas dari pengawasan lurah dan camat. Karena belum tentu apa yang sudah didata kepling itu valid dan tepat sasaran. Harus diawasi, untuk mencegah SKTM (surat keterangan tanda miskin) liar,”ucapnya. Dia mengingatkan, perangkat kelurahan untuk mendata benarbenar, agar tidak ada warga miskin yang tidak terdaftar dalam program jaminan kesehatan.

“Jangan kepling kerja begitubegitu saja, lurah juga tidak mengawasi, akhirnya lurah menerima saja apa yang didata kepling. Akhirnya yang tak terdata mengaku-ngaku miskin, itu tanggung jawab siapa, ya yang mendata dari awal. Itu kami tegaskan, jangan sampai ada yang nggak terdata lagi,”tandasnya. Demikian catatan online Finansialblogid tentang Wali Kota Medan.